Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget Atas Posting

Dana Pokir DPRD ditolak, Sonjaya: APBD Purwakarta pun berpotensi jadi bancakan


Purwakarta - Sikap Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang menolak dana Pokok-pokok Pikiran (Pokir) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) didukung penuh Pemerhati Pembangunan dan Kebijakan Publik dari Institut Nusantara Politica Aceng Purwanata. 

Pasalnya dana Pokir ini kuat dugaan banyak diselewengkan menjadi ajang bancakan oknum anggota dewan.

Hal tersebut dibantah oleh Sutisna Sonjaya, Sekretaris Cabang Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) menurutnya Pokok-pokok Pikiran (Pokir) anggota legislatif merupakan amanat konstitusi.

"Itu kan jelas amanat konstitusi dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 di Pasal 153 dijelaskan ‘Penelaahan Pokok – Pokok Pikiran DPRD’. Penjelasannya itu ada di Pasal 178 Penelaahan Pokok Pokok Pikiran yang merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari dewan berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses," kata Sutisna Sonjaya (18/6/2021).

Lebih lanjut Sutisna Sonjaya menerangkan jika Pokir atau aspirasi ditolak karena dianggap berpotensi menjadi bancakan anggota legislatif faktanya hari ini pengguna anggaran terbesar itu eksekutif. Jadi salah sasaran jika yang dipermasalahkan justru legislatif.

"Iya yang dipermasalahkan yaitu Pokir ditolak karena berpotensi jadi bancakan. Jika begitu cara berpikirnya maka Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta pun harus ditolak karena berpotensi jadi bancakan Pemerintah Daerah. Termasuk Bantuan Provinsi untuk kabupaten harus ditolak karena bisa jadi bancakan pemerintah daerah," ujarnya.

"Cara berpikirnya tidak begitu. Pokir itu amanat konstitusi yang harus dilaksanakan. Persoalan bancakan adalah persoalan komitmen dan pengawasan. Dan kembali pihak yang paling mungkin melakukan bancakan disini sesungguhnya eksekutif atau pemerintah daerah kabupaten Purwakarta itu sendiri," tegasnya.

Sonjaya menjelaskan lebih lanjut kemudian bahwa pelaksanaan Pokir juga itu teknisnya sesungguhnya melibatkan OPD atau dinas terkait.

"Setiap program yang diusulkan melalui Pokir harus melalui OPD atau Dinas, Pokir itu hanya menyampaikan aspirasi Masyarakat melalui Reses Anggota DPRD," terangnya.

"Sebaliknya pertanyaannya justru selama ini eksekutif ketika menyusun berbagai program yang akan dimasukan dalam APBD melalui Musrenbang itu sudah melibatkan semua unsur tidak, jangan-jangan Musrenbang itu yang hadir yang sudah ditentukan oleh eksekutif?" Kata Sonjaya lebih lanjut.

Sutisna Sonjaya mengaku, dirinya bersama tokoh masyarakat sudah beberapa kali ikut hadir dalam Musrembang. Program yang diusulkan tidak pernah masuk, justru program yang direalisasikan tidak ada dalam Musrembang.

"Saya sudah tiga kali ikut Musrenbang tingkat desa, bahkan sampai tingkat kecamatan karena ingin mengusulkan jalan yang sudah rusak parah dan jembatan. Setiap Musrenbang kami usulkan, tapi tidak pernah direalisasikan oleh pemerintah daerah, justru malah program yang tidak diusulkan bisa dilaksanakan," kata Sonjaya, heran.

Sonjaya meminta pihak-pihak terkait yang berwenang untuk mengevaluasi jalannya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

"Ini kan aneh. Jangan sampai sebelum Musrenbang program sudah ada ditunjuk sama dinas atau sama Pemda, dan pelaksanaan Musrembang ini sebagai syarat saja. Mohon ini harus dievaluasi," pungkas Sonjaya berpesan. (*)

Posting Komentar untuk "Dana Pokir DPRD ditolak, Sonjaya: APBD Purwakarta pun berpotensi jadi bancakan"